Fahmi Nuzula mengapresiasi kesatria dari puluhan mahasiswa yang berani mengusir para demontrasi yang mengatasnamakan Mahasiswa Aceh , sebagaimana pemberitaan di media sosial ada sekelompok orang yang berdemo dengan tuntutan penolakan keberadaan Front pembela Islam di Aceh.

Di sela-sela demo datanglah puluhan  yang betul-betul mahasiswa dan mengusir para demontrasi yang mengatasnamakan Mahasiswa Aceh, Menurut Fahmi ini sikap kesatria dari beberapa pemuda dan mahasiswa Aceh yang tidak ingin Aceh dijadikan daerah pencipta isu sara dan perpecahan. 

Melalui siaran persnya, Fahmi beranggapan bahwa kendati demikian atas nama Forum Mahasiswa Pemuda Aceh meminta maaf pada masyarakat Aceh atas perihal sekelompok orang yang membawa-bawa nama besar mahasiswa. 

Fahmi menjelaskan sudah melakukan keordinasi langsung dengan para tokoh mahasiswa seperti Presiden Mahasiswa Dan Ormawa-ormawa lainnya.

Dirinya atas nama Forum Mahasiswa Pemuda Aceh mengeluarkan secara resmi menyatakan bahwa mereka yang mengatasnamakan serta membawa-bawa nama mahasiswa dengan melakukan demontrasi penolakan terhadap Front Pembela Islaam itu murni pihak yang membawa-bawa nama mahasiswa dan mereka tidak terdapat garis koordinasi di kampus-kampus di Aceh. 

Sekali lagi Fahmi Nuzula mohon semua pihak untuk menahan diri atas nama mahasiswa Aceh Fahmi Minta maaf sedalam-dalam , dan dirinya mengajak semua pihak menganggap ini hanya dinamika politik biasa yang disebabkan oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Masih menurutnya, ada hal yang tidak beres dengan isu publik hari ini, seakan kita tengah dihadapkan dengan situasi saat  Indonesia dan Aceh lagi krisis moral dalam mengambil sikap dan kebijakan publik.

"Saat ini kita seakan hidup dalam cengkraman fitnah yang luar biasa , maka kita harus sikapi perihal ini dengan sikap kesatria yang luar biasa, agar kita secepat mungkin melewati proses pembelajaran sosial yang lumanyan menegangkan terhadap isu-isu sara dan isu perpecahan umat" pungkasnya.

Sebelumnya demo massa sebelum dibubarkan warga Banda Aceh tersebut dikawal ketat oleh pihak keamanan, beberapa spanduk alat demo bertuliskan penolakan terhadap ulama HRS.

Demo berlangsung di Bundaran Simpang Lima Sebagian besar masyarakat yang melintas terlihat kurang respon atas demo yang sedang dilangsungkan sekelompok warga dengan menggunakan almamater warna warni tanpa dilengkapi logo/simbol universitas tertentu.

Demo tolak ulama HRS dimulai sekitar pukul 17.30 WIB. Sekitar tiga puluhan pendemo bergantian berorasi menolak kehadiran ulama HRS, sambil meneriakkan yel-yel Aceh Hebat.

Demo dibubarkan warga Banda Aceh bersama mahasiswa yang menganggap kelompok pendemo ilegal sebab baju almamater yang dikenakan tidak jelas statusnya.

Banda Aceh – Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan bahwa semua pihak sepakat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur tetap digelar pada tahun 2022. Demikian diungkapkannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) terkait tahapan dan anggaran Pilkada 2022 bersama pemerintah dan penyelenggara, Senin (14/12/2020).

Pada kesempatan itu Dahlan menegaskan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) agar segera menyampaikan Surat Keputusan (SK) terkait tahapan Pilkada. Demikian pula dengan anggaran, KIP dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) sebagai penyelenggara harus menyampaikannya dalam bentuk SK, bukan usulan.

“Saya tegaskan sekali lagi bahwa Pilkada Aceh pemerintah dan DPRA sudah siap mendukung pelaksanaan Pilkada tahun 2022. Dipastikan, setelah koordinasi dengan pihak Mendagri dan Komisi II DPR-RI nantinya, anggaran sudah tersedia. Untuk itu, KIP dan Panwaslih harus segera menyampaikan keputusannya berdasarkan pleno dalam bentuk SK tahapan pelaksanaan,” tegas Dahlan menutup rakor.

Rakor tersebut digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRA. Rapan dipimpin langsung ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, serta dihadiri ketua dan anggota Komisi I DPRA, seluruh Komisioner KIP Aceh, Panwaslih Aceh, serta perwakilan pemerintah Aceh.

Banda Aceh - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengambil alih kepengurusan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Aceh. hal tersebut disampaikan kepala bidang hubungan antar lembaga DPN Apindo, Anthony Hilman, SH., MH., MBA dalam konferensi pers pada acara konsolidasi dengan pengurus Kabupaten/Kota di Hotel Grand Aceh, Sabtu (05/12/2020).

Menurut Anthony, konsolidasi tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan Musyawarah Provinsi (Musprov) ke 5 Apindo yang direncanakan pada 12 Januari 2021 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Sebab, sejak berakhirnya masa jabatan kepengurusan yang lalu pada 20018, DPP Aceh tidak melaksanakan tugasnya untuk menyiapkan Musyawarah Provinsi (Musprov).

Dengan demikian, kata Anthony, maka DPN membekukan kepengurusan tersebut dan mengambil alih untuk menyiapkan agenda Musprof dimaksud. Dalam hal ini, kemudian DPN menunjuk carateker dan beberapa anggota DPP Apindo Aceh sebagai panitia persiapan tersebut.

Sementara itu, wakil ketua panitia persiapan Musprov, H. Ramli menyampaikan bahwa sebelum melaksanakan Musprov, pengurus DPP Aceh diminta untuk menyiapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten/kota (DPK) se-Aceh. Targetnya, sebelum Musprov pada Januari 2021 nanti seluruh DPK sudah terbentuk.

“Terkait dengan siapa calon ketua DPP Apindo kedepan, hingga saat ini belum ada yang muncul, Kita buka peluang selebar-lebarnya kepada pengusaha Aceh untuk bergabung dengan Apindo,” kata Ramli yang juga ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh itu.

Menambahkan itu, Kepala Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN Apindo, R. Wahyu Handoko, S.Sos., MM mengatakan,  konsolidasi ini dilakukan akibat kekosongan beberapa kepengurusan DPK sejak 2018 yang lalu. Hal itu terjadi akibat kepengurusan DPP Apindo Aceh yang sudah berakhir sebelumnya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, baik Anthony, H. Ramli, dan R. Wahyu berharap Apindo Aceh bisa lebih maju kedepan. Apalagi, Apindo sudah terbentuk di Aceh selama lebih kurang sejak tahun Sembilan puluhan yang lalu. Karena itu, mereka ingin Apindo lebih memberikan manfaat kepada dunia usaha dan masyarakat serta mendukung program Pemerintah Aceh. 

Mereka menyampaikan, bahwa kehadiran Apindo di Aceh harus mampu menjadi media komunikasi serta kerjasama yang baik antara pengusaha, pemerintah dan pekerja. Sehingga, akan mendorong iklim usaha yang baik dan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Hadir dalam acara konsilidasi tersebut, perwakilan pengurus DPD Apindo, Anthony Hilman, SH., MH., MBA, R. Wahyu Handoko, S.Sos., MM. Sementara dari DPP Aceh yang mendapatkan mendat sebagai pelaksana, H. Ramli, SE, Zuhaimi Agam, Zulmahdi Hasan, Suparman Daud, dan beberapa lainnya. Sedangkan dari DPK hadir 15 dari 23 kabupaten/kota se-Aceh.