Banda Aceh - Pembangunan jetty kuala Idi Cut, Kabupaten Aceh Timur sudah dimulai sekitar 2008 atau 2009. Namun, sampai saat ini masih banyak permasalahan dan belum bisa digunakan secara maksimal. Bahkan sering mengakibatkan kerugian bagi masyarakat nelayan yang hendak bersandar dipelabuhan kuala Idi Cut tersebut.
Padahal, anggaran yang sudah digelontorkan untuk proyek tersebut selama tiga tahap sudah mencapai 21 Miliar Rupiah. Demikian diungkapkan anggota DPRA dari Daerah Pemilihan Enam (Dapil-VI) Aceh Timur, Tgk. Muhammmad Yunus M. Yusuf diruang Komisi I DPRA, usai sidang paripur Jum’at (20/11/2020) kepada Koran Aceh.
Tgk. Muhammad Yunus yang juga ketua Komisi I DPRA itu mengisahkan, pada awal pembangunan jetty Kuala Idi Cut tersebut masalahnya sangat rumit. Sebab pada saat itu pembangunan dilakukan secara total, sehingga harus meminjam lokasi lahan dan tanah masyarakat, sebagai kuala alternatif dan diberikan untuk pengalihan kuala.
Ia menambahkan, ketika peminjaman dibuat perjanjian apabila setelah selesai pembangunan jetty keduabelah kiri-kanan dan sampai kelaut, maka tanah dan lahan masyarakat yang tadinya keruk sebagai kuala alternatif ditutup kembali dari tanah timbunan kuala dasar yang telah selesai dikerjakan.
Akan tetapi itu tidak dilakukan, sehingga tanah orang yang dipinjam dan digunakan sebelumnya semakin hari semakin terkikis terbawa abrasi pantai. Apalagi, kapal motor nelayan juga semakin hari semakin besar. Bayangkan permasalahan itu sudah terjadi sejak 2008, maka dihitung saja sampai 2020 ini sudah berapa tahun.
Menurut Tgk. Yunus, terkait masalah ini memang sudah pernah diturunkan Panitia Khusus (Pansus, kalau tidak salah pada masa DPRA periode 2014-2019. Ternyata yang menjadi permasalahan adalah jetty yang dibangun tersebut pendek dan rendah. Begitupun dengan tidak adanya rambu suar atau pelampung suar sebagai penunjuk arah.
“Sehingga ketika air laut pasang terutama pada 30 hari bulan, dan saat bulan purnama atau pasang besar menurut istilah nelayan setempat jetty tersebut tenggelam. Sehingga kapal motor nelayan yang kembali pada malam hari dan melintas kandas di jetty itu menjadi korban. Sebab, para nelayan yang melintas hanya bisa mengandalkan penerangan dari senter. Bisa dibayangkan berapa kemampuan cahaya senter itu untuk menembus kedalaman air laut,” jelas Tgk. Yunus.
Dilanjutkannya, bahkan akibat kandas tersangkut diatas jetty tadi menyebabkan kapal motor nelayan terhempas ombak dan hancur. Dalam setiap tahunnya lebih kurang dua kapal nelayan menjadi korban. Ini sangat memprihatinkan, ditengah kondisi ekonomi yang sulit masayarakat harus kehilangan sumber pencahariannya.
“Saya malah beberapa hari yang lalu sengaja menghubungi konsultan namanya Afdal ST. Dengan biaya yang semampu saya, meminta mereka untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan agar dapat dikeluarkan Detail Engineering Design (DED). Dan menurut Afdal, ditotalkan Insya Alllah sekitar 18 miliar lagi sudah menyelesaikan masalah itu,” ujarnya.
Namun, sampai saat ini Tgk. Yunus mengatakan belum mampu, makanya sangat berharap kepada pemerintah “beu teubluet mata”(agar membuka mata) melihat persoalan ini. Sehingga, pada sidang paripurna tadi kita sampaikan. Karena sebelumnya hal ini sudah disampaikan kepada Badan Perencanaan Daerah (Bapeda). Termasuk kepada Sekretariis Daerah (Sekda) tahun 2020 juga sudah disampaikan.
“Saya akan terus menyampaikan ini dalam kesempatan apapun, dan sampai kapanpun selama masalah ini belum diselesaikan. Kepala Bapeda mengatakan kalau anggaran tahun 2021 memang sudah tidak bisa, tapi pada perubahan anggaran 2021 itu memungkinkan. Makanya beliau suruh saya mengingatkan terus,” tutup Tgk. Yunus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar